Kementerian Perhubungan resmi menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek per 1 Ferbruari 2018. Permenhub diberlakukan agar adanya kesetaraan antara transportasi daring dengan transportasi konvensional.

Aturan ini, berdasarkan informasi yang dihimpun IndonesianYouth.org, merupakan upaya Kemenhub mengakomodasi semua pihak, termasuk kepentingan masyarakat.

Langsung saja yuk lihat isi dari Permenhub 108 Tahun 2017:

Setidaknya ada sembilan substansi yang menjadi perhatian khusus dalan Permenhub 108 Tahun 2017 yaitu, argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili TNKB, persyaratan izin, SRUT, dan pengaturan peran aplikator.

Substansi pertama, Argometer: yaitu bahwa besaran biaya angkutan sesuai yang tercantum pada argometer yang ditera ulang atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi.

Kedua, Wilayah Operasi: taksi online beroperasi pada wilayah operasi yang ditetapkan.

Ketiga, Pengaturan Tarif: yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)/Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Keempat, STNK: atas nama Badan Hukum atau dapat atas nama perorangan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi.

Kelima, Kuota: yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat/Kepala BPTJ/Gubernur sesuai kewenangannya.

Keenam, Domisili TNKB: menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi.

Ketujuh, Persyaratan Izin: memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama Badan Hukum atau dapat atas nama perorangan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi.

Kedelapan, SRUT: salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.

Dan kesembilan, Pengaturan Peran Aplikator: perusahaan aplikasi dilarang bertindak sebagai Perusahaan Angkutan Umum.

Diharapkan dengan terbitnya PM 108 Tahun 2017, semua pemangku kepentingan termasuk angkutan online dan konvensional dapat memahami dan mematuhi peraturan ini, karena proses penyusunannya sudah mengakomodir semua pihak, dengan mempertimbangkan UU 20 Tahun 2008 ttg UMKM dan UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Dari melihat isi substansi dari Permenhub di atas, apa pendapatmu?