Pada 2016, post-truth didapuk menjadi “Kata Tahun Ini” oleh Oxford Dictionaries. Padanan Jermannya, postfaktisch, juga mendapat gelar yang sama dari Badan Bahasa Jerman. Lema ini adalah sebuah adjektif yang menjelaskan sebuah keadaan di mana fakta objektif tak seberharga kepercayaan dan emosi pribadi.

Kata-kata ini bukan baru, namun penggunaannya yang meningkat signifikan pada tahun itu menggambarkan keadaan masyarakat; menurut Oxford Dictionaries, post-truth berubah dari lema yang jarang dipakai menjadi kata langganan dalam komentar politis.

Dalam keadaan inilah hoax banyak berkembang; pada masyarakat yang lebih percaya dengan apa yang ia sukai — sesuai dengan bias pribadinya — ketimbang apa yang benar, konten hoax, yang dibentuk  tanpa ikut aturan kebenaran, menjadi sangat laku. Konten bohong ini bahkan lebih laku dari konten yang terverifikasi, seperti yang disebut Luthfi Kurniawan dari Kompas.com dalam sesi “Social Media x Hoax” di IndonesianYouth Conference (IYC) 2017, Sabtu (16/12) lalu.

Salah satu yang bisa dilakukan untuk melawan hoax adalah tersedianya data dan pemahaman masyarakat akan data. Data akan melatih pikiran untuk tidak sekonyong-konyong mempercayai generalisasi, anekdot, dan bias pribadi, yang menurut saya adalah “bahan bakar” terbuat dan tersebarnya berita hoax.

Namun, ada kekurangan data yang valid dan komprehensif di Indonesia, seperti yang disebut Robertus Theodore –Staf Ahli Kepresidenan– di IYC 2017: “Kita enggak bisa ambil data yang akurat, terutama untuk kepresidenan atau pemerintahan.” Ia pun menceritakan adanya kendala di sumber daya dan kurang pahamnya instansi-instansi pemerintahan atas pentingnya data. Ia juga menyebut bahwa aksesibilitas data pemerintah juga masih sebuah pertanyaan. “Semuanya butuh data pemerintah, kan?” ujarnya, menekankan pentingnya data yang mudah diakses.

Untuk inilah, ia menyebut dorongan dari masyarakat sangat penting.

Namun, mendukung dan mendorong reformasi data –yang telah dilakukan sejak 2014– tanpa pemahaman data sulit dilakukan. “Kita kerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk membuat jurnalisme data,” jelasnya. Hal ini dilakukan karena data yang belum diolah tak mudah dipahami.

Masyarakat juga bisa membantu reformasi ini dengan melaporkan data ke pemerintah.”Kita (YouthManual) bisa report ke pemerintah dan banyak data yang kita kumpulkan (adalah) untuk saran-saran pendidikan ke anak muda,” tutur  Rizky Muhammad dari YouthManual, sebuah platform persiapan kuliah dan karir.

Dengan tersedianya data yang valid, komprehensif, dan mudah diakses — termasuk mudah dipahami melalui pengolahan yang baik — masyarakat akan terlatih berpikir jernih dan skeptis, bukan sekadar menuruti biasnya sendiri: senjata penting melawan hoax, dan akhirnya, dunia pascafakta.