Tumbuh kembangnya teknologi merambah ke semua sektor, termasuk soal ekonomi dan uang. Belakangan ini ramai soal cryptocurrency atau mata uang virtual/elektronik, atau lebih kita kenal dengan mata uang Bitcoin.

Mengutip bitcoin.co.id, Bitcoin adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang ini seperti halnya Rupiah atau Dollar, namun hanya tersedia di dunia digital.

Menariknya, mata uang virtual ini punya banyak keunggulan sehingga memudahkan para penggunanya seperti transfer instan secara peer to peer, transfer ke mana saja, juga biaya transfer sangat kecil. Tak heran kalau mata uang ini mulai banyak diminati orang dari berbagai negara, meski banyak pula yang menentang dan aturan pun mulai diberlakukan.

kredit: Twitter.com/Bank Indonesia

Bagaimana dengan di Indonesia?

Pada Senin (22/01/2018) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Siaran Peringatan Penggunaan Mata Uang di Indonesia yang mengikuti kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran.

Dalam siaran peringatan itu Kemenkeu tidak mengakui mata uang virtual Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan memiliki potensi risiko besar terhadap stabilitas sistem keuangan.

Selain itu Kemenkeu juga menegaskan tiga poin, antara lain Bitcoin bahwa tidak memiliki landasan formal sebagai mata uang yang meruju pada Undang-Undang, rawan digunakan untuk transaksi ilegal, dan dapat menimbulkan risiko pengggelembungan nilai.

Berikut keterangan resmi siaran peringatan resmi dari Kemenkeu mengenai Bitcoin:

Perkembangan mata uang virtual (cryptocurrency) berbasis distributed ledger technology, seperti Bitcoin, yang semakin marak telah menjadi perhatian berbagai otoritas keuangan dunia mengingat potensi risiko yang besar, tidak hanya bagi masyarakat penggunanya namun juga dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

Mencermati hal tersebut dan berbagai polemik yang menyertainya, Kementerian Keuangan dengan ini menegaskan bahwa:

1. Penggunaaan mata uang virtual sebagai alat transaksi hingga saat ini tidak memiliki landasan formal. Mengacu pada Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ditegaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mendukung kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran untuk tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

2. Mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasinya, penggunaan mata uang virtual rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kondisi transaksi semacam ini dapat membuka peluang terhadap tindak penipuan dan kejahatan dalam berbagai bentuknya yang dapat merugikan masyarakat; serta

3. Selain risiko yang diperoleh dari memiliki dan/atau memperjualbelikan mata uang virtual yang memiliki ketidakjelasan underlying asset yang mendasari nilainya, transaksi mata uang virtual yang spekulatif dapat menimbulkan risiko pengggelembungan nilai (bubble) yang tidak hanya merugikan masyarakat namun juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kementerian Keuangan senantiasa bekerja sama dengan otoritas keuangan lainnya untuk mencermati secara seksama perkembangan penggunaan mata uang virtual ini dan mengambil langkah-langkah terukur yang diperlukan untuk memitigiasi risiko peredaran dan penggunaan mata uang virtual dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat serta menjaga kredibiltas dan stabilitas sistem keuangan.