Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2017) terdapat 296 bandar udara di Indonesia. Dari jumlah tersebut, yang berstatus bandara internasional ada sekitar 27 buah, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun jumlah itu dapat dikatakan terlalu banyak sehingga perlu adanya evaluasi. Kenapa?

Keberadaan bandara-bandara internasional memang mempunyai dua sisi mata uang yang bertolak belakang. Dari sisi pariwisata dan pemerintah daerah, keberadaan bandara ini dirasa menguntungkan karena para wisatawan mancanegara bisa langsung menuju objek wisata. Penduduk daerah tersebut juga bisa langsung terkoneksi dengan luar negeri, tanpa melewati kota lain. Namun, dari sisi bisnis penerbangan dan pertahanan nasional, hal ini justru mengkhawatirkan. Kebanyakan yang menangguk keuntungan itu maskapai asing, karena mereka yang menggunakannya.

Perlu kita ketahui bersama bahwa banyaknya bandara internasional akan berakibat pada meningkatnya penerbangan langsung dari dan ke luar negeri dari bandara-bandara tersebut. Penerbangan langsung ke kota-kota di Indonesia hampir dapat dipastikan dari Singapura, Kuala Lumpur, dan Johor serta penerbangan lintas batas seperti Pontianak-Kuching, Pekanbaru-Melaka, Medan-Penang dan sebagainya. Dengan adanya penerbangan langsung tersebut tidak diperlukan lagi perjalanan dari dan ke luar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan kata lain, pada masa mendatang, kemungkinan besar Kuala Lumpur dan Singapura-lah yang akan menjadi pintu gerbang ke wilayah Republik Indonesia melalui transportasi udara –mengingat jaringan hub and spoke transportasi udara di kawasan ASEAN saat ini sudah dipegang oleh Bandara KLIA, Kuala Lumpur dan Bandara Udara Changi, Singapura. Adanya aliansi antar-airlines, misalnya Star Alliance antara Singapore Airlines, North West, Qantas, British Air dan sebagainya juga akan menambah load factor pada rute dari Singapura ke kota-kota di Indonesia.

Dalam penerbangan regional antarbenua dengan pesawat besar, penumpang bisa berhenti di Singapura dan melanjutkan penerbangan ke kota-kota di Indonesia. Atau jika penumpang dari luar negeri (Eropa, Amerika, dan sebagainya) akan ke Indonesia, penumpang tersebut bisa ke Kuala Lumpur atau Singapura baru melanjutkan perjalanan ke Indonesia.

Bagaimanakah dengan Bandara Internasioal Purboyo serta bandara internasional lainnya di wilayah Jawa Timur?

Fenomena yang menarik. Misalkan, Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta, Bandara Adi Sumarmo Solo, Bandara Ahmad Yani Semarang, ketiganya adalah bandar udara internasional dengan beda jarak kurang dari 100 mil. Ketiga bandar udara tersebut diterbangi dari dan ke Singapura. Itu sama saja menempatkan Singapura sebagai pintu gerbang Indonesia, dan tidak ada efisiensi dalam perencanaan antara moda darat dan udara.

Masing-masing kota memiliki hubungan internasional sendiri sehingga akan mengakibatkan berkurangnya semangat negara kesatuan. Alangkah baiknya jika di antara tiga kota yang berdekatan tersebut, cukup satu saja bandara internasionalnya, sementara dua bandara lainnya dihubungkan dengan jalan KA atau jalan tol. Misalnya bandara di Yogya saja yang sudah dilengkapi stasiun KA.

Hal tersebut harus diperhatikan pemerintah Jawa Timur. Di sana sudah ada Bandara Internasional Juanda, mengapa tidak dibangun saja moda transportasi terintegrasi layaknya MRT di Singapura yang menghubungkan ke daerah sekitar, terutama Malang? Sehingga Bandara Purboyo akan lebih efisien jika diprioritaskan untuk penerbangan domestik, sekaligus mendukung penerbangan domestik di Bandara Internasional Juanda yang katanya hampir overload.

Apabila nantinya bandara dikelola dari beberapa pihak pun akan terjadi persaingan, serta bisa dipastikan akan terjadi kompetisi antarbandara. Ini adalah suatu hal yang baru. Maskapai penerbangan memang memerlukan bandara, tetapi bandara yang mana?

kredit: pixabay.com

Ilustrasinya seperti ini: pihak A membangun dan mengelola bandara di dekat Surabaya, kemudian berkompetisi dengan Bandara Juanda. Dampak positif dari kompetisi ini: pertama, peningkatan pelayanan; kedua peningkatan kapasitas; ketiga, kedua bandara tersebut dapat saling menggantikan jika ada kegagalan operasi pada satu bandara; keempat, kompetisi akan menurunkan tarif pelayanan bandara.

Namun demikian, terdapat pula dampak negatif dari kompetisi tersebut: pertama, kelebihan kapasitas jika bandara tersebut dibangun dengan kapasitas besar; kedua, dua bandara tersebut tidak hanya bersaing, tetapi dua-duanya akan menjadi spoke dan Bandara Changi sebagai hub-nya; Ketiga, akan sulit untuk menyusun sistem jaringan antarmoda darat dan udara.

Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai euforia pemerintah daerah karena memiliki kewenangan lebih, pada dasarnya telah memengaruhi rasa kesatuan wilayah. Hal itu terlihat dalam sistem transportasi udara termasuk, bandar udara. Keinginan pemerintah daerah untuk menjadikan bandara di wilayahnya
sebagai bandara internasional pada hakikatnya telah mengurangi rute udara domestik. Pengurangan hubungan domestik tentu akan mengurangi kesatuan wilayah.

Jika Indonesia tidak segera menetapkan dan membangun infrastruktur yang besar dan modern untuk pelabuhan laut dan bandara di Indonesia, maka port di negara tetangga akan menjadi hub dan bahkan pintu gerbang bagi Indonesia. Dalam bidang transportasi, daerah akan lebih tergantung kepada Singapura daripada kepada Jakarta.

Globalisasi memang akan mengaburkan batas-batas suatu negara. Globalisasi menekan kebijaksanaan suatu negara yang menutup diri terhadap perdagangan antarnegara. Liberalisasi, kompetisi bebas akan terus mendesak sehingga dapat mengakses seluruh wilayah Indonesia demi kepentingan usaha. Deregulasi akan memaksa adanya kompetisi bebas antar maskapai penerbangan, tidak hanya domestik juga internasional.

Hal-hal demikian tentu akan meningkatkan angkutan udara, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pelayanan. Namun, di sisi lain akan mengurangi peran Pemerintah Pusat dan rasa kesatuan negara.

Untuk menjaga kesatuan wilayah negara, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah membangun infrastruktur pelabuhan laut dan udara besar di beberapa kota Indonesia. Pertanyaan klasiknya adalah mana yang lebih dahulu disiapkan, pembangunan infrastruktur agar diikuti pertumbuhan perdagangan, atau peningkatan perdagangan agar diikuti pertumbuhan infrastruktur (trade follow the ships or ships follow the trade).

Dalam kondisi Indonesia saat ini, menurut saya, sebaiknya infrastruktur didahulukan. Perlu dıbangun pelabuhan laut (seaport) dan pelabuhan udara (aırport) yang besar, modern, dan lengkap, yang tidak hanya economically viable tapi juga financially feasible, sebagai gateway dan hub Indonesia. Dengan demikian, jaringan transportasi udara di dalam wilayah Indonesia tetap dilakukan di bandar
udara Indonesia, dan dengan sendirinya menggunakan pesawat berbendera Indonesia.

 


Kanal Opini merupakan wadah tulisan-tulisan Anak Muda di Indonesia yang ingin menuangkan sekaligus turut berbagi tentang fenomena atau isu di sekitarnya. Bergabunglah dengan kontributor IndonesiaYouth.org sekarang juga!