Sering kali mendengar berita di media massa, wakil rakyat yang bertugas untuk menjalankan tugas legislatif ini, melakukan pelanggaran hukum dan politik atas nama rakyat. Tapi, tidak semua Wakil Rakyat yang dipilih saat Pemilihan Umum dan terpilih dengan berbagai alasan tersebut memiliki citra buruk. Seperti pengalaman saya selama beberapa waktu magang di kantor Wakil Rakyat itu.

Tanpa disadari ini lah yang dilakukan oleh Wakit Rakyat beserta Tenaga Ahli yang membantunya:

Tenaga Ahli yang jarang terlihat tapi kerja penuh dedikasi

Jadi, setiap anggota DPR itu memiliki lima tenaga ahli. Nah, TA ini bertugas untuk ada yang update seputar isu yang harus diketahui anggota, mewakili anggota jika tidak bisa hadir di satu acara, atau bahkan ada beberapa yang bilang TA ini adalah tukang bisik anggota dewan.

TA sendiri terbagi di dua tempat ada yang di kantor DPR yaitu Gedung Nusantara I untuk kantor para anggota dan ada yang ditempatkan di daerah pemilihan anggota.

Rapat sampai jam 2 pagi

Meskipun hal ini jarang terlihat di televisi maupun di koran, tapi kalo ada kasus yang benar-benar krusial buat negara, anggota beserta tenaga ahlinya siap untuk standby sampai pagi lebih tepatnya sampai mencapai kata sepakat.

Salah satu kasus yang krusial pas tentang Pemilihan Presiden dimana rapat sidang paripurna baru berakhir pukul 2.00 dini hari rapat tersebut berlangsung lama terutama karena ada gertakan dari kelompok oposisi, seru loh kayak nonton bola di GBK!

Menambah lapangan pekerjaan dan menggerakan sektor UKM

Jadi, pengalaman saya selama magang adalah muter-muter di setiap sudut gedung DPR yang katanya miring itu (padahal banyak yang ngerasa itu tidak miring). Di sana, banyak UKM (Usaha Kecil Menengah) yang digerakkan di Gedung DPR tersebut seperti kantin atau yang bernama Pujasera ini adalah kantin yang berada dibawah Kementrian Koperasi dan UMKM lalu ada juga toko souvenir, koperasi, untuk kebutuhan sehari-hari, dsb.

Selain itu juga dengan adanya Gedung DPR yang begitu besar memberikan lapangan kerja yang begitu banyak apalagi di Gedung Nusantara I terdiri dari sekitar 30 lantai, belum lagi Gedung Nusantara II,III yang membutuhkan banyak tenaga untuk merawat gedung-gedung tersebut. Jadi jangan dibubarin, karena banyak pekerja yang bekerja di lingkungan DPR.

Banyak isu-isu seru!

Meskipun jarang terekspos media (karena terlalu banyak isu di setiap komisi), waktu
itu saya magang di Komisi VI, membahas isu-isu dengan mitra kerja. Sebelum dilanjutkan, mitra kerja ini adalah Departemen, Kementerian, atau Badan Pemerintah di mana tugasnya adalah berkoordinasi terkait isu-isu yang ada di departemen, kementerian, atau badang pemerintah masing-masing. Mitra kerja ini biasanya update seputar program kerja dan anggaran masing-masing.

Nah, jadi di Komisi VI ini mitra kerja nya adalah: Kementrian BUMN, Kementrian Perdagangan, Kementrian Perindustrian, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPK Sabang, BP Batam, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Koperasi Nasional (BPKN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Setiap mitra kerja Komisi VI ini memiliki isu masing-masing yang perlu diselesaikan bersama DPR sebagai badan legislatif. Di sini bagian seru selama magang di Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, sebab menyadarkan saya akan banyaknya isu-isu yang ada namun tidak terlalu banyak dibahas.

Seperti kasus yang membuat saya belajar banyak yaitu ketika Kementrian BUMN mengajukan PMN (Penyertaan Modal Negara), PMN ini adalah modal yang diberikan negara untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Waktu itu, PMN yang diajukan adalah dari PT. KAI dan PT. Adhi Karya untuk Proyek Light Rail Transportation (LRT) Jakarta-Bogor- Depok-Bekasi (JABODEBEK). Di mana hal ini memicu kontroversi di Komisi VI, karena PMN ini tahun sebelumnya sudah diajukan oleh PT. KAI untuk proyek yang sama dan PMN ini rencana nya akan menggunakan dana Proyek Kereta di Sumatera, baik partai pendukung pemerintah maupun partai oposisi sebenarnya menantang kebijakan ini karena akan kemungkinan proyek transportasi di Sumatera menjadi terhambat karena fokus di ibukota saja. Pengajuan PMN ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan LRT tersebut, akan tetapi jumlah yang diajukan cukup besar yaitu mencapai Rp 4 triliun dari PT. KAI dan Rp 1,4 triliun dari PT. Adhi Karya. Proses pengajuan ini cukup alot bahkan rapat untuk membahas ini bisa empat hari berturut-turut sebelum akhirnya disetujui.

Belajar dari isu tersebut, saya belajar bagaimana konsolidasi antara partai oposisi dan partai pendukung pemerintah agar PMN tersebut disetujui, ditambah debat-debat antara Kementrian BUMN, PT. KAI, PT Adhi Karya vs Anggota DPR Komisi VI yang terjadi hingga membuat waktu rapat tersebut menjadi lebih lama dari yang direncanakan. Akhir keputusannya adalah disetujui untuk PMN tersebut untuk mempercepat pembangunan di ibukota yang menyebabkan kemacetan begitu parah, sehingga diharapkan Proyek LRT ini selesai sehingga kemacetan bisa dikurangi.

Berangkat dari proses pembahasan isu tersebut yang saya pelajari adalah bagaimana usaha Anggota Dewan untuk mewakili daerah pemilihannya dan mewakili ideologinya. Tidak semua anggota itu seperti pemberitaan kok.

Oleh karena itu, kita perlu mendukung pemerintah dan, yuk! Anak muda harus melek politik serta update kebijakan pemerintah. Jangan lupa baca berita-berita dari sumber yang sudah terverifikasi agar tidak terjadi kesalahan.


Opini ditulis berdasarkan pengalaman penulis selama magang di kantor Dewan Perwakilan Rakyat. IndonesianYouth.org tidak bertanggung jawab atas isi tulisan tersebut.

Penulis bisa dihubungi di [email protected]

sumber foto: Suasana Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Media Indonesia/SUSANTO.