Pertama, mereka menciduk kaum sosialis, dan saya diam –
Karena saya bukan sosialis.
Kemudian mereka menciduk serikat buruh, dan saya diam –
Karena saya bukan aktivis buruh.
Kemudian mereka menciduk orang-orang Yahudi, dan saya diam –
Karena saya bukan seorang Yahudi.
Kemudian mereka menciduk saya – dan tidak ada lagi yang bisa memprotesnya.

Kutipan di atas diambil dari pidato Martin Niemoeller, seorang pendeta Kristen Protestan dan penentang rezim Nazi Jerman, yang menjelaskan kepecundangan banyak orang yang tidak melawan rezim Nazi.

Puisi yang dikenal memiliki banyak versi –-karena memang tidak pernah ditulis oleh Niemoeller-– ini sering digunakan dalam unjuk rasa, dan digunakan juga oleh Salil Shetty pada kuliah umum yang bertajuk “Yap Thiam Hien Human Rights Lecture II: Pluralism and the Struggle for Justice and Equality” untuk menegaskan pentingnya bergerak cepat melawan intoleransi. Ketika demonization dan diskriminasi telah mengakar, dan hukum yang menindas golongan telah berdiri, masyarakat telah bergerak menjadi intoleran.

“Kita harus mengenali tanda-tanda intoleransi, bibit kekerasan, dan cepat bertindak,” jelas Salil. “Dimulai dari diskursus publik. Satu-satunya cara melawan demonization adalah dengan mengenali sesama sebagai manusia, dan membangun solidaritas.”

Ambillah contoh di Jerman, di mana terjadi protes-protes anti-pengungsi seperti Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA) –secara harfiah berarti “Warga Eropa Patriotis melawan Islamisasi Dunia Barat”-– yang cepat dibalas oleh orang-orang pro-pengungsi dan anti-xenofobia, dengan massa yang lebih besar.

Di Eropa, untuk melawan intoleransi, orang-orang menyuarakan bahwa mereka menyambut pengungsi. “Kita bisa menentang penolakan pemimpin-pemimpin Eropa untuk bertanggung jawab mengurus pengungsi dan pencari suaka,” imbuh Salil.

Di Amerika Serikat, ketika itu, orang-orang berunjuk rasa menentang Presiden Trump yang berusaha menerapkan larangan masuk bagi enam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. “No hate, no fear, no ban, no wall,” pungkas Salil, mengutip jargon para pengunjuk rasa.

“Di Indonesia, seperti yang dilakukan Yap Thiam Hien, kita perlu bersuara dengan berani demi kaum minoritas dan menuntut keadilan,” imbaunya.

Salil menyoroti melorotnya usaha mempertahankan pluralisme –-yang membaik pasca-Soeharto-– pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga mendesak Presiden Joko Widodo agar menghilangkan struktur yang mengentengkan kekerasan terhadap minoritas, di antaranya mencabut aturan-aturan seperti hukum penistaan. Selain itu, menurutnya, intimidasi, penyerangan dan pelecehan terhadap umat nonmayoritas perlu diinvestigasi, dan pelakunya diadili. Pemerintah juga harus peka di mana kebebasan berpendapat telah bergerak menjadi ajakan untuk mendiskriminasi dan melakukan kekerasan.

“Setiap kali kaum minoritas diserang dan negara gagal melindungi mereka, negara merendahkan martabatnya sendiri dan mengkhianati rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Salil mengatakan bahwa posisi kelompok agama sangat penting untuk menjaga keberagaman. “Di mana pemimpin gagal, rakyat harus berdiri tegas.”

Ia memberi contoh bahwa ada beberapa organisasi keagamaan di Indonesia yang menyerukan perdamaian dan perlawanan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, Paus Fransiskus juga menyuarakan agar semua orang menghargai perbedaan. Menurutnya, kelompok keagamaan adalah bagian penting dari solusi.

Dunia kita saat ini sedang ricuh. Ada gerakan yang menyerukan perpecahan di berbagai belahan dunia, dan tak sedikit yang mengalami kekerasan karena perbedaan. Maka, menurutnya, dunia perlu mendengar melodi baru, di mana masyarakat menginginkan perdamaian dalam keberagaman.

“Dengan populasinya yang besar dan keberagamannya, Indonesia adalah kasus yang penting. Jika Indonesia bisa membuat ‘resep’ yang tepat untuk pluralisme, maka seluruh dunia juga bisa,” simpulnya. “Dan itu akan menjadi hadiah yang hebat dari Indonesia untuk dunia,” ucap Salil.