Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 2010 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2010 tentang APBN-P 2010 menyepakati bahwa sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P tersebut dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi (endowment fund) oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU).

Kesepakatan tersebut sesusai dengan apa yang disebutkan UUD 1945 yang mengamanahkan bahwa sekurang-kurangnya dua puluh persen Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk fungsi pendidikan.

Kemudian, pada 2011, Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menyepakati bahwa pengelolaan DPPN dan pemanfaatan hasil pengelolaan dana tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeua) namun pejabat dan pegawainya merupakan gabungan antara pegawai Kemenkeu dan pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Lalu Menkeu mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 menetapkan Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, atau biasa disingkat LPDP, sebagai sebuah lembaga non eselon yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Mensteri Agama).

Barulah pada 2012, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012, LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badana Layanan Umum.

Secara sederhana LPDP merupakan lembaga yang bekerja di bawah 3 Kementerian sekaligus (Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Agama) dan memiliki tugas untuk mengelola dana abadi dan hasil pengelolaannya digunakan untuk beasiswa pendidikan.

Tujuannya adalah guna mendukung ketersediaan sumber daya manusia Indonesia dengan pendidikan berkualitas serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mempunyai visi masa depan bangsa yang kuat sebagai pemimpin Indonesia di masa depan.

Dalam LPDP tedapat satu program bernama Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Program Magister dan Doktoral. BPI adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut pada program Magister atau program Doktoral di Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Sasaran Pendaftar BPI Program Magister dan Doktoral adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai kemampuan akademik yang unggul dan jiwa kepemimpinan yang kuat serta berkeinginan untuk melaksanakan studi lanjut pada program Magister atau Doktoral pada perguruan tinggi tujuan LPDP, baik pada bidang ilmu yang sama maupun berbeda dengan bidang ilmu pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Sejak ditetapkan pada 2011 sebagai lembaga yang mengelola dana pendidikan, LPDP diniliai cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan situs resmi LPDP, dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan kepada awardee, atau penerima beasiswa, pada tahun 2014 menyebutkan sebanyak 52 persen lebih merasa puas, dan 28 persen lebih merasa sangat puas.

kredit: www.lpdp.kemenkeu.go.id

Untuk itu, bagi kamu yang berkeinginan untuk meneruskan studi baik Magister atau Doktoral di dalam atau luar negeri segera mendaftarkan diri kalian di LPDP. Bagi kalian yang berminat, batas waktu pendaftaran beasiswa di dalam negeri akan ditutup pada 3 April 2017, sementara penutupan pendaftaran beasiswa ke luar negeri pada 7 Juli 2017. Yuk, wujudkan sekarang juga.

sumber: www.lpdp.kemenkeu.go.id