Pendidikan pada hakikatnya merupakan agent of change atau agen perubahan pada individu terhadap lingkungan sekitarnya. Pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk perubahan dalam diri. Bentuk perubahan kongkritnya dalam mengeyam pendidikan adalah perubahan secara pola pikir dan tingkah laku bahkan perubahan secara mobilitas sosial yang mengangkat derajat individu itu sendiri dalam ranah di lingkungan sekitar ataupun global.

Pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu upaya untuk mewariskan serta melestarikan nilai-nilai yang akan menjadi penerus dan penentu perkembangan suatu masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial dan sekaligus menjadi pedoman untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia.

Merujuk pada penjelasan singkat di atas mengenai pendidikan, penulis akan lebih mengkritisi dan memfokuskan sebuah UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, apakah pasal tersebut sudah benar terrealisasikan atau berjalan sesuai yang telah ditulis? Atau apakah pasal tersebut hanya menjadi pemanis isi kertas saja?

UUD 19945 pasal 31 ayat 1 dan 2 mengatakan, “… Bahwa 1. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat atau mengeyam pendidikan, 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Begitu jelas penjelasan di atas. Pada kenyataanya apakah pasal tersbut sudah berjalan sesuai dengan fungsinya?

Mungkin sudah, namun tidak merata. Tidak usah terlalu luas sampai seluruh Indonesia. Pada kenyataanya rendahnya pendidikan menjadi masalah kompelks yang masih mengisi ruang-ruang masyarakat urban khususnya di daearah perkotaan.

Dalam penemuan saya melalui kacamata sosiologi dalam ruang perkotaan masih sangat banyak masyarakat yang tidak mengeyam pendidikan. Hal tersebut diliputi beberapa faktor yaitu faktor kemiskinan, mahalnya biaya pendidikan, dan faktor keluarga.

Faktor kemiskinan bahwasanya ada beberapa indikator kondisi masyarakat miskin: Pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, kemudian kerentanan terhadap permasalahan individual seperti rendahnya pendapatan, modal sosial dan ketiadaan fasilitas umum; Kedua, ketiadaan akses terhadap lapangan kerja atau mata pencaharian yang memadai dan ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, air bersih transportasi dan pendidikan; Ketiga, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan.

Kemudian faktor keluarga. Faktor ini sangatlah sentral di mana keluarga beperan penting atas perkembangan atau kemajuan anak dalam ruang lingkup sosial termasuk dalam mengeyam pendidikan. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga yang akhirnya berdampkak pada tidak bisa mengeyam pendidikan.

Merujuk oleh faktor tersebut, ini merupakan kendala yang seharusnya pemerintah tangani dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, seperti yg di paparkan di atas, pasal tersebut, menurut saya, belum benar-benar terealisasikan.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus membasmi akarnya yaitu meminimalisir kemiskinan dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Dan bagi rakyat miskin kota ataupun dalam ranah keluarga juga harus siap mental dengan segala perkembangan dengan cara mempertajam skil/kemapuannya. Jika masalah itu dapat diselesaikan maka tidak ada lagi mayarakat yang putus sekolah dengan alasan kurangnya pendapatan ekonomi keluarga.

sumber: Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Postkolonial, 2000., Kemiskinan dan Perlindungan sosial di Indonesia, 2009.

Kanal Opini merupakan wadah tulisan-tulisan Anak Muda di Indonesia yang ingin menuangkan sekaligus turut berbagi tentang fenomena atau isu di sekitarnya. Bergabunglah dengan kontributor IndonesiaYouth.org sekarang juga!