Belakangan situasi politik dua negara di Irak dan Spanyol memanas seiring dengan terjadinya salah satu mekanisme demokrasi bernama referendum di dua kota dari dua negara tersebut, yakni Kurdistan dan Catalonia.

Melalui referendum itu, Kurdistan dan Catalonia sama-sama ingin memerdekakan diri dari negaranya masing-masing, dan perihal ini tak lepas dari sejarah mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun lamanya.

Di Irak, misalnya, sekitar 3 juta warga Kurdi turut serta memberikan jawaban “Ya” untuk pertanyaan “Apakah Anda ingin Wilayah Kurdistan dan Kurdistani menjadi negara merdeka?”

Demikian di Spanyol. Presiden Regional Catalonia, Carles Puigdemont mengatakan pihaknya yakin Catalonia akan mengambil langkah pertama menuju sebuah negara yang berdaulat melalui referendum.

Kemudian dirinya juga menyatakan akan menyiapkan dua ribu tempat pemungutan suara demi memerdekakan diri dari Spanyol. Kalau itu terjadi, bagaimana nasib tim sepakbola Barcelona, ya?

Tetapi, kedua pemerintah pun kompak bahwa referendum, baik di Irak maupun di Spanyol, merupakan bentuk demokrasi ilegal. Artinya, apapun hasilnya nanti, tidak sah.

Lalu apa itu referendum?

Referendum berasal dari kata refer, berarti mengembalikan. Sistem referendum berarti pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada pengawasan secara langsung oleh rakyat, terutama terhadap kebijakan yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan oleh badan legislatif atau eksekutif.

Menuru KBBI, referendum adalah “Penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat).”

Secara sederhana ini mirip dengan proses pemungutan suara Pemilihan Umum untuk menentukan Presiden atau Wakil Presiden. Bedanya, referendum dilakukan untuk mencari solusi tentang hal-hal yang menyangkut nasib serta masa depan rakyat itu sendiri.

Kalau menurut tulisan Budiman Sudjatmiko, secara teoretis, referendum digunakan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung tentang hal-hal fundamental yang menyangkut nasib dan masa depan rakyat sendiri.

Contohnya, kasus referendum di Quebec Canada, yang dipakai ketika muncul keinginan penduduk Quebec untuk memisahkan diri dari Canada, atau referendum di Chile tahun 1988 ketika rakyat diminta pendapatnya apakah Jenderal Pinochet masih dikehendaki untuk memimpin atau harus turun.

Referendum pun terbagi dua, obligator dan fakultatif.

Referendum obligator adalah referendum yang harus dilakukan melalui persetujuan rakyat terlebih dulu sebelum undang-undang atau kebijakan dapat dilaksanakan.

Sedangkan sebaliknya, referendum fakultatif dilaksanakan setelah suatu kebijakan atau undang-undang diberlakukan.

Di Indonesia sendiri, kita ingat, referendum pernah terjadi yaitu pada Timor Leste yang di tahun 1999.

sumber: BBC, The Independent, budimansudjatmiko.net