Pers adalah lembaga sosial dan wadah untuk menjalankan fungsi komunikasi massa. Pers setiap negara berbeda-berbeda, ada yang yang menjadi alat negara utuk mencapai tujuan negara, ada juga yang menjadi alat kontrol negara. Semua itu tergantung dari sistem politik yang dianut negara tersebut. Secara umum ada 4 teori pers yang dianut oleh negara-negara di dunia. Empat teori pers itu adalah otoritarian, libertarian, tanggung jawab sosial, dan komunis/soviet Russian. Masing-masing teori punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Otoritarian

Teori pers otoritarian lahir bersamaan dengan ditemukannya mesin cetak modern di abad 16-17. Otoritarian banyak dipakai oleh negara-negara barat kala itu, seperti Inggris, Perancis, dan negara eropa barat lainnya. Dalam sistem otoritarian, Media massa/pers bukan sebagai alat control pemerintah tetapi sebagai instrumen pendukung untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Oleh karena itu, pers dalam otoritarian harus mendukung setiap kebijakan negara, bukannya menghasut masyarakat untuk melakukan pemberontakan. Teori ini tanpa disadari banyak digunakan oleh negara-negara maju sekarang ini seperti Portugal, Cina, Spanyol dan banyak negara di asia dan amerika selatan. Berarti untuk bisa sejajar dengan negara-negara maju, sistem otoritarian cocok untuk digunakan.

Plato yang merupakan salah satu dari pelopor teori otoritarian beranggapan bahwa negara akan maju apabila dipimpin dan dipegang oleh orang-orang bijak, seperti hakim. Karena apabila menggunakan sistem demokrasi atau musyawarah maka perpecahan itu rentan terjadi, sehingga tujuan-tujuan negara itu susah dicapai karena sulitnya menyatukan suara itu sendiri. Jadi, harus ada orang yang bijak yang dijadikan pemimpin dalam membuat keputusan untuk kepentingan bersama sehingga tujuan negara tercapai.

Kita selalu didoktrin bahwa teori pers otoritarian ini adalah pengekangan terhadap kebebasan pers. Tetapi, Pada dasarnya dalam teori pers otoritarian ini pers bukan dikekang tetapi diawasi, dan bentuk pengawasannya itu dilakukan oleh masyarakat, yang diwakili oleh lembaga yaitu pemerintah. Jadi, kita sebagai masyarakat tidak perlu takut mengenai pers yang akan bertindak sebebas-bebasnya dalam membuat pemberitaan dan berlaku kapitalis, karena kalau mereka melanggar norma-norma di masyarakat maka sudah ada hukum dan aturan yang jelas yang mengawasinya. Dan kemungkinan terjadi chaos dimasyarakat itu kecil, karena penerapan hukum dinegara yang menganut sistem otoritarian ini sangat dijunjung tinggi. Sehingga Keamanan dan kedaulatan negara akan terjamin.

Kita selalu dihasut oleh negara Adidaya seperti Amerika Serikat bahwa pers yang bebas membuktikan negara itu maju. Tetapi pada kenyataannya, banyak masalah-masalah dan rahasia negara yang terbongkar keluar negeri karena persnya yang terlalu bebas. Sebagai contoh, ketika Amerika Serikat perang dengan Vietnam banyak rahasia-rahasia negara yang tersebar keluar, sehingga Amerika kalah waktu itu dalam perang Vietnam. Itu hanya salah satu contoh dari buruknya pers yang terlalu bebas.

Mungkin saat ini banyak negara di dunia menganut sistem libertarian. Tetapi dalam prakteknya mereka lebih cenderung memakai sistem otoritarian. Kenapa? Karena mereka tahu kalau sistem libertarian ini sulit diterapkan di sebuah negara apabila negara itu ingin menjadi negara maju. Karena setiap kebijakan negara yang baru dirumuskan saja sudah diprotes oleh pers yang mengaku mewakili masyarakat, karena menurut mereka itu tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Seolah-olah pers lebih ahli dalam membuat kebijakan negara. Makanya tidak dapat dipungkiri lagi sistem otoritarian ini merupakan salah satu sistem yang layak diterapkan apabila negara tersebut ingin menjadi negara yang maju.

Liberartarian

Filsafat teori pers libertarian menganggap bahwa manusia mahluk rasional dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Sehingga apabila manusia itu dikekang dengan aturan-aturan dan hukum yang ketat, maka manusia tidak akan bisa menjadi manusia maju.

Teori libertarian hadir karena melihat teori otoritarian sudah tidak cocok lagi digunakan dan banyaknya negara yang hancur akibat menganut sistem otoritarian, terutama pada akhir abad XIX. Dalam sistem otoritarian, negara terlalu mengekang pers dan masyarakatnya. Sehingga muncul gejolak-gejolak pemberontakan dari masyarakat untuk bebas dan tidak terikat lagi dengan aturan-aturan yang ketat yang malah menyengsarakan mereka. Karena dalam sistem otoritarian ini, masyarakat dijadikan alat untuk melenggangkan kekuasaan yang sudah ada.

Dalam otoritarian, hak untuk memiliki media massa dikeluarkan atas izin pemerintah melalui yang namanya hak “paten”. Hak paten ini bisa didapatkan apabila kita memiliki kedekatan dengan penguasa atau pemerintah. Hal ini malah akan menimbulkan yang namanya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) karena hanya kerabat dan anggota keluarga dari penguasa atau pemerintahlah yang bisa memiliki media massa. Ini pernah terjadi di Indonesia ketika zaman orde baru, dimana media massa banyak dimiliki oleh kerabat dan anggota keluarga Soeharto/cendana. Seperti TPI yang dulu dimiliki oleh Siti Hardijanti Rukmana, anak pertama Soeharto.

Sedangkan, dalam libertarian semua orang berhak mendirikan media massa asalkan mereka memiliki modal. Sehingga praktek KKN sulit dilakukan. Dan orang yang memiliki kemampuan mencari untung yang kuatlah yang akan bertahan. Proses persaingan yang kuat dan bersih inilah yang akan membuat negara menjadi maju. Karena semua orang berusaha untuk menjadi terbaik dalam setiap usahanya.

Salah satu yang sangat dijunjung tinggi dalam pers libertarian adalah HAM, terutama mengenai kebebasan berpendapat. Masyarakat bebas mengungkapkan pendapatnya terutama untuk kemajuan negara. Karena yang mengetahui masalah sebenarnya di masyarakat adalah masyarkat itu sendiri, bukan pemerintah. Karena pemerintah selama ini tidak pernah melihat permasalahan yang sebenarnya di masyarakat. Pemerintah hanya bisa melihat permasalahan di masyarakat itu dari luarnya saja, dan asik dengan kemewahan yang mereka dapatkan. Sedangkan masyarakat terus menderita dengan sistem, aturan dan hukum yang mengekang mereka.

Hal yang terpenting dalam sistem libertarian adalah kebebasan berpendapat. Ini berkaitan dengan hak memperoleh pendidikan yang layak untuk masyarakat. Karena dalam sistem otoritarian, selama ini masyarakat lebih banyak dibodohi oleh pemerintahnya. Sehingga mereka tidak bisa mengungkapkan pendapatnya dan selalu kalah dalam berargumen dengan pemerintah. Terbukti dari peran masyarakat yang minim bahkan tidak ada dalam setiap membuat kebijakan-kebijakan negara. Kenapa Amerika Serikat bisa sukses menjadi negara adidaya dengan demokrasi dan sistem libertariannya? Karena mereka menyediakan pendidikan yang layak dan baik kepada masyarakatnya. Sehingga masyarakatnya bisa turut dalam memberikan kontribusi yang nyata dalam membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat.

Pendidikan yang dimaksud disini, tidak hanya berupa pendidikan di sekolah saja. Tetapi pendidikan dalam arti yang luas. Seperti informasi yang bisa didapatkan dimana saja tanpa perlu melewati sistem penyensoran. Contohnya buku dan film. Lewat buku dan film, masyarakat bisa memperoleh ilmu yang baik dan bermanfaat. Dan demokrasi akan berjalan baik apabila masyarakatnya dilengkapi pula oleh kemampuan demokrasi yang baik pula.  Dan kemampuan demokrasi yang baik itu bisa didapatkan lewat pendidikan yang baik.

Tanggung Jawab Sosial

Pada dasarnya Tanggung jawab sosial hampir mirip dengan libertarian, dimana filsafat dasar yang dianutnya adalah manusia adalah mahluk rasional dan memiliki akal. Jadi setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri dan memiliki kebebasan dalam berpendapat. Tetapi, kebebasan seperti apa? Apakah kebebasan untuk bisa mencela orang lain? Kebebasan membuka rahasia negara kepada negara lain? Kebebasan berekspresi hingga merugikan orang lain? Disinilah teori pers tanggung jawab sosial hadir untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam teori libertarian.

Dalam teori tanggung jawab sosial pers tetap mempunyai kebebasan dalam membuat berita dan informasi kepada masyarakat. dan juga pers/media massa boleh dimiliki oleh siapapun tanpa harus memperoleh izin berupa hak “paten” dari pemerintah. Tetapi kebebasan pers itu tetap harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. jangan sampai pers malah membuat negara menjadi chaos dengan pemberitaannya yang bisa menghasut kelompok-kelompok masyarakat. Pers harus mempunyai rem sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri dari dalam. Rem itu berupa kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan aturan-aturan yang menjadi batasan-batasan pers dalam membuat berita. Sehingga pers bisa bertanggung jawab kepada masyarakat dalam setiap pemberitaan yang mereka buat. Pers tidak hanya membuat informasi yang menghibur dan mementingkan kepentingan ekonominya saja, tetapi pers/media massa juga harus bisa mencerdaskan bangsa dengan pemberitaan yang “baik”

Dalam teori libertarian, masyarakat tidak bisa memprotes apabila ada pemberitaan atau program acara yang merugikan masyarakat. karena dalam libertarian pers/media massa dilindungi oleh tameng yang bernama “kebebasan berekspresi”. Tetapi, dalam teori tanggung jawab sosial masyarakat mempunyai hak untuk memprotes bahkan menghukum pers/media massa yang merugikan masyarakat. sebagai contoh di Indonesia seperti sekarang ini. Masyarakat bisa memprotes atau menghukum media massa yang membuat pemberitaan atau acara yang tidak baik. Protes itu bisa dilakukan secara langsung dengan melayangkan surat protes kepada media massa yang bersangkutan, atau dengan melapor kepada lembaga yang bersangkutan seperti dewan pers dan KPI. Jadi, peran media, negara, dan masyarakat saling berkesinambungan untuk kemajuan negara. Dalam hal ini teori tanggung jawab sosial sudah beda satu tingkat diatas libertarian, karena medianya tidak hanya memberikan hiburan dan informasi saja tapi juga turut mencerdaskan masyarakat. seperti tulisan sebelumnya mengenai libertarian, Demokrasi akan berjalan baik apabila masyarakatnya dilengkapi pula oleh kemampuan demokrasi yang baik pula.

Teori tanggung jawab sosial berasumsi bahwa media massa khususnya tv terestrial dan radio merupakan frekuensi milik public. Jadi, apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Seperti di Indonesia yang sudah mempunyai undang-undang penyiarannya mengenai frekuensi public. Jadi, tanggung jawab sosial menjadi fondasi utama dalam membentuk negara demokrasi yang baik.

Soviet komunis

Teori pers soviet komunis hampir sama dengan otoritarian dimana pers dijadikan alat untuk mencapai tujuan negara. Dalam membuat kebijakan negara ini, soviet komunis tidak menggunakan sistem musyawarah karena hanya akan memperlambat proses mencapai keputusan. Proses pembuatan keputusan cukup hanya dilakukan oleh pemerintah saja, karena pemerintah merupakan perwakilan rakyat. Dalam soviet komunis, rakyat merupakan kekuasaan tertinggi. Rakyat ini diwakilkan oleh sebuah organisasi yang disebut dengan partai.  Partai ini yang nantinya akan memimpin sebuah negara, dimana negara itu merupakan wadah sementara untuk mencapai komunisme, yaitu masyarakat tanpa kelas tanpa negara.

Teori pers komunis merupakan pers yang bebas dari kapitalis. Mereka bebas memberitakan informasi apa saja selama tidak merugikan masyarakat yang dalam hal ini mengancam keamanan negara. Karena pada dasarnya pers itu memang harus independen. Independen disini artinya memihak kepada rakyat, bukan kepada pemilik. Perlu diingat lagi bahwa rakyat merupakan kekuasaan tertinggi di negara yang menganut sistem komunis.

Dalam soviet komunis ini kesejahteran rakyat sangat diperhatikan, khususnya kaum proletar. Mereka sangat membenci kapitalisme dan imperialisme. Karena kapitalisme dan imperialism yang merupakan hasil dari sistem libertarian hanya bisa membuat rakyat sengsara. Mereka hanya mementingkan kaum pemilik modal saja. Oleh karena itu soviet hadir agar memperjuangkan nasib rakyat terutama kaum proletar agar bisa sejahtera, dan tujuan akhir mereka adalah masyarakat tanpa kelas. Karena apabila masyarakat sudah dikelas-kelaskan akan menimbulkan kecemburuan sosial dan chaos dimasyarakat. Dan ini akan menimbulkan perang yang tiada akhir. Jadi, apabila negara ingin aman dan rakyat sejahtera maka soviet komunis ini cocok untuk diterapkan, khususnya di negara-negara berkembang.

Jadi, kesimpulan dari empat teori pers ini adalah, teori pers mana yang cocok diterapkan di Indonesia? menurut saya, teori tanggung jawab sosial sangat cocok diterapkan di Indonesia. kenapa? Karena kita sudah mempunyai fondasi yang kuat dalam menerapkan teori ini seperti UUD yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat, UU pers dan penyiaran hingga lembaga negara seperti dewan pers dan KPI.

Selain itu tanggung jawab sosial cocok diterapkan di Indonesia karena masyarakat Indonesia yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan golongan. Sehingga peluang terjadinya perpecahan di masyarakat sangat besar. Tanggung jawab sosial hadir untuk menengahi semua perbedaan yang ada di masyarakat itu. sehingga demokrasi yang dipakai Indonesia ini bisa berjalan baik. Dan semua aspirasi masyarakat dari berbagai macam lapisan bisa tersalurkan lewat pers tanggung jawab sosial. Karena pers dalam tanggung jawab sosial selain sebagai alat control negara juga sebagai medium aspirasi dari rakyat kepada pemerintah maupun sebaliknya sebagai alat penyampai kebijakan dari pemerintah kepada rakyat.

Tapi melihat realita pers di Indonesia saat ini, sistem pers apakah yang dipakai Indonesia saat ini? Jawabannya mungkin lebih tepat menggunakan sistem atau teori pers kuasa dan modal (diluar empat teori pers dunia). Dimana ada kuasa dan modal, pers bisa digunakan semaunya oleh si pemilik kuasa dan modal itu. Negara dan rakyat tidak bisa mengganggu gugat atas kepemilikan si empunya pers itu. ya, itulah pers Indonesia sekarang.