Indonesia negara pemilik sejarah yang kompleks, penuh guncangan dan warna-warni. Dengan sejarah membingungkan ini, Indonesia relatif berhasil menjaga harmoni antara berbagai warnanya. Pancasila, ideologi bangsa ini, memberi perintah jelas tentang menjaga keberagaman dan keadilan sosial.

Namun, tetap saja pelanggaran terhadap keberagaman dalam masyarakat berulang kali terjadi. Masalah ini tidak terjadi di Indonesia saja. Di Eropa dan Amerika Serikat, “orang lain” –-termasuk imigran dan pengungsi-– menjadi kambing hitam berbagai permasalahan seperti krisis lapangan kerja dan tingkat kejahatan. Wujudnya pun sudah terlihat jelas, terjadinya kejahatan kebencian di Amerika Serikat dan Eropa terhadap para kambing hitam ini. Demikian di negara-negara Asia seperti Pakistan, Tiongkok dan India: diskriminasi terhadap pemeluk beberapa agama minoritas, yang sayangnya, seringkali tak diadili karena adanya “lubang” dalam hukum.

Mencari kambing hitam untuk berbagai permasalahan rumit memang selalu lebih mudah ketimbang mencari akar masalah sesungguhnya. Dalam kuliah umum bertajuk Pluralism and the Struggle for Justice and Equality, Sekretaris Jenderal Amnesty International, Salil Shetty menyatakan kesuksesan dalam “memasak” politik pembusukan karakter (demonization) seringkali dimulai oleh penanaman rasa takut dan menghilangkan identitas.

“Ketika kita berbicara tentang intoleransi dalam beragama, jarang sekali dimulai dengan kekerasan,” jelasnya. “Kekerasan itu biasanya berasal dari narasi yang mendelegitimasi minoritas, yang kemudian menjadi diskriminasi, dan kemudian kekerasan. Maka, para pelaku kejahatan kebencian hanyalah puncak dari gunung es masyarakat intoleran.”

Menurutnya, tantangan pertama bagi pluralisme adalah ujaran kebencian. Awalnya bias samar dan tak jelas datang dari mana, seperti grafiti anti-Semitis yang muncul di Eropa. Ujaran kebencian bisa juga datang dengan keras dan berisik, seperti retorika anti-Muslim Trump. Terkadang, bentuknya bisa berupa ancaman langsung, seperti ancaman terhadap pengikut Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia oleh pejabat setempat dan masyarakat sekitar.

Setelah ujaran kebencian, dikatakan Salil, tahap berikutnya adalah diskriminasi di mana ketika satu golongan dan lainnya tidak diperlakukan setara oleh negara.

“Ujian bagi negara adalah apakah ia bisa membatasi di tempat yang benar, memfasilitasi debat dengan bebas, namun mencegah pergeseran ke anjuran diskriminasi dan kekerasan,” simpulnya.

Contoh di Indonesia paling ketara yaitu penutupan serta penolakan pembukaan rumah ibadah. Padahal, kedamaian dalam beragama tidak bisa didapatkan dengan mengutamakan mayoritas dan menekan minoritas. “Ia datang dari aturan hukum dan keadilan negara dalam bertindak,” imbuhnya.

Tanda ketiga yaitu ketika hukum menjadi pemaksa hierarki agama dalam masyarakat. “Ini adalah isu yang sangat nyata di Indonesia, meskipun kebebasan beragama dijamin di konstitusi,” ujarnya.

Salil mengacu kepada berbagai kasus di Indonesia, di antaranya pelarangan ibadah pemeluk Ahmadiyah dan pemenjaraan tiga anggota Gafatar.

Ia mengatakan bahwa hukum penistaan, pada dasarnya, mendiskriminasi dan diterapkan secara spesifik pada pemeluk agama minoritas, juga pemeluk kepercayaan yang tidak sejalan dengan aturan sentral dari agama yang dikenal secara resmi.

Hukum penistaan, Salil menyampaikan, bersifat merusak di mana pun diterapkan. Ia merujuk contoh salah satu kasus yang sedang berjalan saat ini. Sedangkan, di Pakistan, hukum penistaan berdiri dengan hukuman yang lebih ekstrem: hukuman mati.

Ketika seseorang tertuduh menistakan agama, terutama jika mereka anggota golongan minoritas, mereka akan diduga bersalah bahkan sebelum pengadilan.

“Untuk menghormati kebebasan beragama dan memeluk kepercayaan semua warga negara, negara tidak bisa menjadi wasit dalam ortodoksi keagamaan,” jelasnya.

Tahap berikutnya, kekerasan, yang merupakan produk dari lingkungan yang membiarkan intoleransi tumbuh. Lingkungan ini terbentuk dari tahap-tahap sebelumnya: pembusukan karakter (demonization), diskriminasi, dan legislasi.

Kekerasan atas nama agama, sayangnya, bukan hal yang asing di Indonesia. Hal ini biasanya terjadi pada minoritas nonMuslim, namun juga terjadi pada warga Muslim di mana mereka menjadi minoritas.

Salil menjelaskan bahwa tiap kali pelaku kekerasan tidak terjerat hukum, terdapat konsekuensi yang lebih dalam dari kekerasan itu sendiri: memperkuat anggapan bahwa warga minoritas tidak mendapat tempat dalam masyarakat.

Pembusukan karakter (demonization), diskriminasi, legislasi, dan akhirnya, kekerasan, adalah “resep” untuk merusak keberagaman.

“Kita tak selalu melihat semua unsur ini, namun jika disatukan, mereka menunjukkan keadaan warga masyarakat yang tidak mengikuti agama atau ideologi minoritas dengan sangat jelas,” jelasnya. “Maka, untuk melawan, kita harus memperhitungkan semua unsur tersebut,” terangnya.