Sementara waktu terus bergerak, seiring itu pula kemajuan teknologi semakin berkembang. Efeknya merambah pada kehidupan kita sehari-hari. Bahkan untuk urusan perut, teknologi dapat memanjakan para pemujanya yang tidak sadar. Lebih-lebih urusan transportasi.

Dengan segala kesibukannya, kaum urban memiliki mobilitas yang tinggi di tengah hiruk pikuknya kota besar. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya tak jarang membutuhkan waktu yang sangat cepat. Meski seringkali keadaan tidak memungkinkan. Pedal gas di mobil-mobil pun seolah tak pernah berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu transportasi umum menawarkan alternatif lain.

Yang menjadi persoalan, ketika urusan transportasi pun teknologi sudah mulai ikut campur. Tak perlu lagi kita menunggu di halte atau menuju terminal. Melaui ponsel pintar, biarkan angkutan umum itu yang datang menjemput, persis dimana tempat kita berdiri, kemudian diantar hingga tujuan yang kita inginkan. Hal ini menimbulkan kecemburuan para pengemudi transportasi konvensional. Baik itu ojek, angkot, atau bahkan mini bus.

Jika disederhanakan, mungkin pola dasarnya seperti ini: angkutan konvensional merasa lahannya dirampas oleh angkutan berbasis aplikasi dan mengakibatkan pergesekan antar pengemudi. Transportasi umum (taksi, angkot, dll) merasa rezekinya diambil oleh pelayanan angkutan berbasis aplikasi.

Protes mulai dilayangkan di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Sadar akan tak terbendungnya kemajuan teknologi, pemerintah diminta untuk jadi moderator penengah pertikaian ini. Bagaimana pun caranya, win win solution mesti dikedepankan oleh pemerintah.

Maret 2016, di Jakarta, Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) dan Forum Komunikasi Masyarakat Penyelenggara Angkutan Umum (FKMPAU) pernah melakukan aksi unjuk rasa terkait persoalan serupa. Pada saat itu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, ikut angkat bicara mengenai hal ini. JK mengungkapkan bahwa penggunaan sistem online itu termasuk teknologi, dan kita tidak bisa mencegah teknologi.

Di masa yang sama, Rhenald Kasali, membuka tulisannya dengan sebuah alasan sharing yang menyebabkan menjadi murah. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan selamat datang kepada anak-anak muda generasi pembaharu. Rhenald Kasali menjelaskan secara singkat perbedaan gejala ekonomi melalui sharing economy dan owning economy untuk sudut pandang bisnis. Menurutnya, hal ini yang menyebabkan kegagal-pahaman antara generasi tua dan generasi muda soal konsep bisnis yang mereka usung.

Pada akhir tulisannya, penulis buku Re-Code Your Change DNA ini berkesimpulan bahwa negara sedang dihadapkan pada dua pilihan: tetap hidup dalam owning economy, dengan risiko pasar yang besar ini menjadi illegal economy dengan operator pengendali dari luar Indonesia. Atau melegalkan sharing economy dan mendorong pelaku-pelaku lama menyesuaikan diri.

Lain halnya dengan fenomena anarkis di media massa. Entah mengapa kata “anarkis” seolah hadir sebagai sinonim dari tindak kekerasan, perusakan, kekacauan dalam tiap aksi massa yang berakhir dengan kericuhan. Padahal menurut Kamu Besar Bahasa Indonesia tidak mengatakan demikian.

Kalau begitu, bolehkah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diganti dengan Anarkis Dalam Rumah Tangga (ADRT)?

“Anarkis” kerap kali digunakan sebagai kata ganti istilah kekacauan yang mungkin secara pragmatis lebih intelek digunakan. Mungkin terlalu malas untuk mencari tahu, atau yang penting berita cepat naik dan diketahui publik. Urusan pemilihan kata yang tepat, itu nanti saja lihat kamus jika ada waktu. Padahal kata “vandal” sudah lama duduk di bangku cadangan. Ia siap jika mulai saat ini diturunkan sebagai pengganti “anarkis”.

Kiranya dari Jakarta hari ini kita bisa mengambil peran masing-masing. Para pengusaha dan pemerintah, terkait aksi unjuk rasa tadi, cepatlah dibenahi. Kepada para penyembah kata “anarkis”, KBBI sudah menyediakan fitur online. Kepada Kelompok Aliran Fenomena Kontemporer, tetaplah pada jalannya untuk tetap mewarnai situasi.

Dan sepatutnya, para kelompok yang berseteru ini mencontoh para loper koran yang tidak menuntut detik.com, merdeka.com, atau republika.com ditutup karena mengurangi oplah korannya. Atau Demo para karyawan Ramayana yang meminta Lazada, Tokopedia, BukaLapak diapuskan. Puncaknya, karyawan PT POS yang meminta surat elektronik dibumihanguskan karena membuat sura-surat hanya tinggal kenangan.